randpic]Triturador bagian batubara2022-5-10 nama komponen trituradora Batubara / /nama komponen trituradora BatubaraEn cachékebutuhan solar untuk mesin penggiling sekam menjadi bekatulMás solar untuk gambar bagian crusher batubara myzeecompus detai
Perusahaan tambang batubara di Provinsi Jambi ada sebanyak 51 perusahaan tambang batubara. Sebanyak 51 perusahaan tambang batubara di Provinsi Jambi itu berdasarkan catatan resmi Polda Jambi yang diperoleh Perusahaan tambang batubara yang beroperasional di Provinsi Jambi pun semakin banyak. Baca Juga Mobil Angkutan Batubara di Jambi Masih Melebihi Tonase Perlu diketahui, di Provinsi Jambi sendiri salah satu penghasil batubara yang cukup banyak di Indonesia. Lalu, hasil batubara yang dikeruk di Provinsi Jambi ini ada sebagian yang diekspor keluar negeri dan juga didalam negeri sendiri. Berdasarkan data Dinas ESDM Provinsi Jambi harga batubara acuan bulan Desember 2022, sebesar USD 281,48 per ton. Baca Juga Ini Penyebab Aktivitas Angkutan Batubara di Jambi Kembali Dihentikan Terdapat daftar perusahaan tambang batubara yang aktif beroperasional di Provinsi Jambi, dan ini daftar perusahaan tambang batubara pemegang PKP2B/IUP-OP Baca Juga Sopir Mobil Angkutan Batu Bara Masih Membandel, Polres Sarolangun Siaga di Mulut Tambang 1. PT. Anugrah Jambi Coalindo2. PT. Surya Satria Nusantara3. PT. Sumatra Semesta Abadi4. PT. Asia Multi Investama/ Tebo Prima5. PT. Sarolangun Prima Coal6. PT. Arunika Bara Energi7. PT. Batu Hitam Sukses8. PT. Daya Bambu Sejahtera9. PT. Alam Semesta Sukses Batubara10. PT. Jambi Prima Coal Baca Juga Ratusan Warga Geruduk Kantor Polsek Kumpeh Ulu, 10 Orang yang Ditangkap Dibebaskan 11. PT. Bumi Berdikari Sentosa12. PT. Sarwa Sambada Karya Bumi13. PT. Caritas Energi Indonesia14. PT. Bubuhan Multi Sejahtera15. PT. Prima Coal Sentosa16. PT. Bumi Bara Makmur Mandiri17. PT. Tiga Daya Energi18. PT. Kurnia Alam Investama19. PT. Tirta Grafita Iskandar20. PT. Dinar Kalimantan Coal Terkini ProfilPerusahaan Aneka Tambang ANTM. Batubara Antam melalui salah satu entitas anaknya yaitu PT Indonesia Coal Resources, memproduksi komoditas batubara melalui tambang batubara Sarolangun yang berlokasi di Propinsi Jambi, Indonesia Cadangan batubara non-JORC tambang Sarolangun berjumlah 8,25 juta ton dengan kualitas batubara rata-rata sekitar Jambi – Direktorat Jenderal Mieneral dan Batubara Ditjen Minerba menghentikan sementara seluruh kegiatan 8 perusahan tambang batubara di Jambi selama 60 hari kelender kerja. Sanksi administratif tersebut diterbitkan Ditjen Minerba melalui surat tertanggal 12 Juni 2022, ditandatangani oleh Dirjen Minerba Ridwan Djamaluddin. Delapan perusahaan yang disanksi tersebut yakni, PT Asia Multi Investama, PT Batu Hitam Sukses, PT Surya Global Makmur, dan PT Dinar Kalimantan Coal. Kemudian, PT Sarolangun Prima Coal, PT Bumi Bara Makmur Abadi, PT Jambi Prima Coal, dan PT Kurnia Alam Investama. Dalam surat Ditjen Minerba itu disebutkan, sanksi diberikan menindaklanjuti laporan dari Direktorat Lalu Lintas Ditlantas Polda Jambi terkait pelanggaran angkutan batubara dari beberapa pemegang Izin Usaha Pertambangan IUP. Sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan ini diterapkan atas dasar temuan angkutan batubara dari ke delapan tambang batubara tersebut melanggar kelebihan muatan dan atau melanggar jam operasional di jalan umum. ”Sudah diterbitkan sanksi penghentian sementara kepada perusahaan yang ditemukan melanggar,” ujar Lana Saria, Direktur Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM, Senin 13/6/2022. Di surat itu juga disebutkan pencabutan sanksi bisa dilakukan setelah ke delapan perusahaan tambang batubara tersebut menyampaikan surat pernyataan akan mematuhi ketentuan terkait angkutan batubara. ’Selama jangka waktu penghentian sementara kegiatan, delapan perusahaan diminta tetap mengelola keselamatan pertambangan serta pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup sesuai dengan dokumen yang sudah disetujui dan ketentuan perundang undangan,’’ demikian tertulis di surat tersebut. Seperti diketahui, berdasarkan SE Gubernur Jambi, truk angkutan batu bara hanya diizinkan beroperasi di jalan raya pada pukul samai pukul baik dalam keadaan isi muatan maupun kosong. Kemudian beban muatan batubara tidak boleh lebih dari 8 ton. Namun selama ini, SE Gubernur Jambi tentang jam operasional angkutan batubara tersebut belum efektif untuk menertibkan angkutan batubara. Sampai saat ini masih banyak truk batubara yang melanggar. Selama tiga hari melakukan razia, Ditlantas Polda Jambi telah menindak sebanyak 245 truk batubara yang melintas di luar jam operasional. Sebanyak 245 truk yang ditindak itu dioperasikan oleh 38 perusahaan batubara di Jambi. Pelanggaran yang paling sering ditemukan adalah menggunakan jalan raya di luar waktu yang ditentukan dan melebih batas maksimum beban muatan yang diangkut. Seluruh pelanggaran tersebut dilaporkan kepada Dirjen Minerba. Selanjutnya pihak perusahaan diminta dijatuhkan sanksi penghentian sementara waktu sampai perusahaan membenahi angkutannya, atau dicabut izin operasionalnya. Ulah angkutan batubara yang melanggar aturan jam operasional ini membuat warga geram. Apabila tidak cepat diatasi, masalah ini bisa menjadi bom waktu. Senin, 5 Juni 2022 lalu. misalnya, Masyarakat Kelurahan Sridadi, Kecamatan Muarabulian, Kabupaten Batanghari melakukan aksi turun ke jalan. Mereka memprotes angkutan batubara yang beroperasi di luar jam operasional. Carut marutnya masalah angkutan batubara ini ikut disorot Pemuda Pancasila PP Provinsi Jambi. Senin 13/6/2022 kemarin, puluhan Pengurus yang dikomandani Ketua Majelis Pimpinan Wilayah MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jambi, Adri SH melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto. Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi terkait carut marutnya angkutan Baru bara dengan dampak negatif yang dirasakan masyarakat. Ribuan angkutan batu bara yang beroperasi setiap hari di jalanan menggunakan jalan negara sehingga menyebabkan kemacetan hingga korban jiwa bagi pengguna jalan. Ketua MPW PP Jambi Adri menyampaikan ke Ketua DPRD Provinsi Jambi menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini dan meminta solusi kongkrit untuk mengatasi permasalahan kemacetan yang terjadi akibat angkutan batubara. Dalam audiensi itu, Adri menyampaikan empat rekomendasi kepada ketua DPRD Provinsi Jambi. Yakni pertama, MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jambi merekomendasikan kepada DPRD Provinsi Jambi agar membentuk Pansus Batubara DPRD provinsi Jambi beserta turunannya. Kedua, MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jambi meminta keberanian dari Gubernur jambi beserta perangkatnya untuk bersikap tegas terhadap pemegang IUP Batubara, dan perusahan angkutan Batubara yang melanggar hukum dan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Ketiga, Pemilik IUP Batubara yang ada di Provinsi Jambi Wajib berkantor di Provinsi Jambi. Keempat MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jambi meminta kepada pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah Kabupaten Muarojambi untuk menertibkan stockfile milik perusahaan batubara yang berada di dalam kawasan situs percandian muaro Jambi. Sementara itu, Ketua DPRD provinsi Jambi Edi Purwanto mengatakan PAD yang didapat oleh Provinsi Jambi dari batubara hanya Rp39 Milyar. Jumlah ini sangat jauh dari harapan dan berbanding terbalik dengan dampak yang diterima oleh masyarakat Provinsi Jambi. Di ujung hearing, Ketua MPW PP Adri menyampaikan siap tegak lurus sama dengan ketua DPRD untuk menyelesaikan persoalan batubara. “Kita tidak ada kepentingan untuk ini. Ini adalah curahan hati masyarakat. Tolong lah investor yang bijak, dari hulu sampai ke Hilir. Setelah ini tidak mungkin berdiri sendiri, kami bersama dengan DPRD provinsi Jambi,” katanya. Sementara Edi menyambut baik rekomendasi yang disampaikan MPP PP. “Insya Allah pansus akan kami kaji, untuk kesejahteraan masyarakat semua,”pungkasnya. */IMC01DaftarPerusahaan Jasa Konservasi Energi; Capaian Kinerja Ditjen EBTKE Dokumen Petunjuk Teknis Penanganan Dan Penyimpanan Campuran Biodiesel 20% Pada Aplikasi Unit Alat Berat Di Pertambangan Mineral Dan Batubara ini merupakan dokumen turunan dari Pedoman Umum Penanganan dan Penyimpanan Biodiesel (B100) dan Bahan Bakar Campurannya (BXX
JAMBI - Pemerintah Provinsi Jambi mendapatkan bantuan dana CSR dari perusahaan barubara di Jambi. Dana CSR tersebut sebesar M yang terkumpul dari beberapa perusahaan batubara yang ada di Jambi pada tahun 2022. Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan dana tersebut akan dikelola oleh dua dinas yaitu, Dinas PUPR Provinsi Jambi dan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi. Dari dana tersebut, dinas PUPR Provinsi Jambi mendapatkan alokasi M untuk perbaikan jalan, sedangkan juta dialokasikan untuk dinas Perhubungan Provinsi Jambi untuk rambu rambu dijalan. Ada sebagian sudah dilakukan pekerjaan perbaikan jalan oleh dinas PUPR Provinsi Jambi yang dilalui oleh angkutan batubara di Jambi. "PU sudah miliar lebih untuk perbaikan jalan. Itu kalau tidak salah jalan Sridadi, ada tahapan pengerasan dan lalu aspal," jelasnya Sekda, Minggu 11/6/2023. Nantinya, Dinas PUPR Provinsi Jambi akan memantau lagi jalan mana saja yang akan diperbaiki. Dan untuk di Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, dana tersebut sudah ada perencanaan untuk rambu rambu lalu lintas, tinggal Realiasasinya. TerkiniBENGKULU Sebanyak 18 perusahaan pertambangan, perkebunan dan pelabuhan di Provinsi Bengkulu, mendapatkan nilai merah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).. Nilai merah itu terkait upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan masing-masing perusahaan, yang dinilai belum sesuai dengan persyaratan di dalam undang-undang.
Diawali dengan menertibkan dan mengatur operasional batubara terkait dengan transportasinya," lanjut Kombes Pol Dhafi. Selain itu, Dirlantas juga minta Kementerian ESDM mengkaji lagi aturan manajemen yang ada di Batubara karena pelaksanaan operasionalnya menyalahi aturan dari aturan Kementerian ESDM nomor 1827 terkait operasional barang tambang Batubara.
JAMBI - Sebanyak 4 perusahaan tambang batu bara di Jambi kembali tertangkap tangan melakukan pelanggaran dalam Operasi Patuh 2022. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi, Kombes Pol Dhafi menjelaskan, mengatakan, 4 perusahaan tersebut yakni, PT. Batu Hitam Sukses, dengan sanksi akibat 5 kali pelanggaran jam operasional, PT Surya Global Makmur, 6 kali pelanggaran jam operasional. Kemudian, PT Kurnia Investama dengan 3 kali pelanggaran jam operasional dan PT. Sinar Jaya Abadi dengan 1 kali pelanggarabmn jam operasional Perusahaan ini, kembali dilaporkan ke Ditjen Minerba Kementrian ESDM. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi, Kombes Pol Dhafi menjelaskan, mengatakan, 4 perusahaan tersebut kembali dilaporkan ke Ditjen Minerba Kementrian ESDM. Dhafi menjelaskan, 4 perusahaan tersebut kembali dilaporkan, setelah sebelumnya izin operasional dihentikan sementara bersama dengan 24 perusahaan tambang batu bara lainnya. "Ya di awal kan sudah ada 24 perusahaan yang dihentikan sementara operasionalnya, kemudian 7 kembali di izinkan beroperasi," kata Dhafi, Selasa 21/6/2022. "Nah, dari yang 7 perusahaan itu, kita kembali tindak 4 perusahaan, karena melanggar aturan, baik jam operasional dan kapasitas muatan," sebutnya. Dhafi juga meminta ke pada pihak Dirjen Minerba Kementrian ESDM, agar terlebih dahulu melakukan evaluasi terkait pencabutan sanksi yang diberikan ke perusahaan. "Harus benar-benar bisa mengevaluasi terlebih dahulu, sejauh mana perubahan yang dilakukan oleh perusahaan yang dijatuhkan sanksi, jika belum ada perubahan, sebaiknya jangan dulu, karena kita berharap dengan adanya aturan ini, semuanya berubah lebih baik," jelasnya. Dhafi menjelaskan, berdasarkan aturan kemntrian ESDM, UUD No 7 tahun 2020, pihak perusahaan bisa diberikan sanksi pemberhentian sementara dan pencabutan izin, kemudian sanksi administratif, teguran. Terkait perusahaan yang kembali melanggar dan dilaporkan, kata Dhafi, hal tersebut sepenuhnya kewenangan pihak Kementrian ESDM. "Itu tergantung mereka, apakah mau dikenakan sanksi lagi, atau ditambah sanksi lagi atau mau diberhentikan, itu tergantung mereka, artinya kalau ada aturan, tetapi tidak ada perubahan lebih baik, untuk apa," tutupnya. Dhafi juga meminta, agar pihak Kementrian ESDM untuk turun ke lokasi, dan melihat kondisi di lapangan. Simak berita terbaru di Google News Tonton Video Pelaku Pernikahan Sesama Jenis di Jambi Gaet Korbannya Via Aplikasi Ini Baca juga BPTAD V Jambi Sisir Semua Loket-loket Transportasi Darat Ilegal di Kota Jambi Baca juga Tahun Ajaran Baru, Seluruh Sekolah SMA/SMK se-Provinsi Jambi akan PTM 100 Persen Baca juga Ratusan Perumahan di Muaro Jambi Belum Miliki PSU BekerjaDi Perusahaan Pertambangan. Pekerja Pertambangan Banyak ribuan pekerja yang bersemangat untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan pertambangan (banyak juga di antara mereka yang sudah berpengalama) Ada ribuan bahkan pekerja yang siap untuk mendapatkan posisi di perusahaan pertambangan. JAMBI - Saat ini tercatat sebanyak 94 perusahaan tambang batu bara yang aktif beroperasi di Provinsi Jambi. Sebelumnya telah disetujui e-RKAB di tingkat provinsi yang sejatinya angka itu meningkat 2022 ke 2023. Di dalam peraturan perundang-undangan sudah tertera bahwa setiap pemegang IUP wajib membangun jalan khusus batu bara. Tapi di dalam ayat berikutnya kalau tidak bisa membangun jalan dapat menggunakan jalan nasional tapi harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini disampaikan Lana Saria Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM saat menghadiri Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke Provinsi Jambi pada Masa persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023. “Dari Dirjen Minerba dalam hal ini menyerahkan terkait dengan peraturan perhubungan dan juga lalu lintas jalan, apapun yang diatur, untuk itu karena tadi berkontribusi terhadap padatnya lalu lintas dan juga kerusakan jalan maka kami mengikuti peraturan yang berlaku,” ujarnya pada Jumat 5/5/2023 di Rumah Dinas Gubernur Jambi. Baca juga Wapres Makruf Amin Kunker ke Jambi, Kamaluddin Havis Minta Persoalan Batubara Diselesaikan Pada 2022 permasalahan ini mulai mencuat sehingga pihaknya membuat peraturan dalam bentuk surat edaran. “Angkutan batu di Provinsi Jambi kita batasi operasionalnya dimulai pukul WIB sampai pukul WIB. Lewat dari itu tidak boleh menggunakan jalan nasional. Kita juga berkoordinasi bersama Dinas Perhubungan Provinsi Jambi,” ucapnya. Terhadap angkutan batu bara diminta untuk menggunakan angkutan batu bara yang telah memiliki izin usaha jasa pertambangan dan izin pengangkutan penjualan, di luar itu tidak diperkenankan. Angkutan tersebut saat ini diberi nomor lambung atau stiker yang terdata dan teregistrasi di Dinas Perhubungan. “Demikian jumlah yang ada memang belum bisa terkoordinir dengan baik walaupun pihak kepolisian sudah membuat sistem di pelabuhan untuk masuknya ada tapi pembatasan di jalan belum ada sehingga sampai suatu ketika ada terjadi kepadatan di jalan yang memberikan dampak-dampak yang tidak diharapkan,” pungkasnya. Baca juga Presiden Dijadwalkan ke Jambi, DPRD Provinsi Jambi Harap Perhatikan Soal Batubara dan InfrastrukturJERNIHID, Jambi - Direktorat Jendral (Ditjen) Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM menindaklanjuti laporan dari Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jambi terkait pelanggaran angkutan batubara dari beberapa pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).. Akibatnya 8 perusahaan tambang di Provinsi Jambi akhirnya mendapat sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan, karena melanggar
JAMBI- Direktorat Lalu Lintas Ditlantas Polda Jambi melakukan uji petik jumlah tonase angkutan batubara di mulut tambang batubara, Senin 20/3 malam. Hasilnya, Ditlantas Polda Jambi masih banyak menemukan angkutan batubara yang melebihi muatan. Terdapat tiga perusahaan tambang batubara yang dilakukan ujit petik jumlah tonase angkutan batubara oleh Ditlantas Polda Jambi diantaranya PT PUS, PT TEAP dan PT PDN. Ketiga perusahaan tambang batubara inilah yang kedapatan masih mengisi ke angkutan batubara melebihi jumlah tonase. Direktur Lalu Lintas Dirlantas Kombes Pol Dhafi mengatakan, hasil sampel jumlah tonase angkutan batubara dari perusahaan tambang batubara PT PUS terdapat tiga angkutan batubara yang melebihi tonase yakni nomor plat BH 8392 WN membawa 13,3 ton, BH 8557 WV membawa 12,2 ton, dan BH 8494 YV membawa 12,9 ton. Kemudian, perusahaan tambang batubara PT TEAP terdapat satu angkutan batubara yang muatannya melebihi tonase dengan nomor plat BM 9460 XX membawa 16,9 ton. Terakhir, perusahaan tambang batubara PT PDN terdapat tiga angkutan batubara yang melebibi tonase yakni BH 8758 B membawa 13,1 ton, BH 8288 S membawa 12,2 ton dan BH 8189 N membawa 12,1 ton. Dhafi mengatakan, rata-rata kendaraan angkutan batubara yang melintas di jalan nasional ini melebihi tonase muatan. Dimana yang diberikan hanya membawa 8 ton batubara, akan tetapi angkutan batubara ini membawa mulai dari 12 - 17 ton batubara. Dhafi menyampaikan, untuk angkutan batubara yang melebihi tonase ini, akan melakukan tilang untuk kendarannya. \"Untuk kendaraan angkutan batubara akan kita tilang,\" ujarnya, Selasa 21/3. Selain itu, pihaknya juga akan melaporkan ke Dirjen Minerba agar dikenakan sanksi. Apabila tidak dikenakan sanksi sesuai UU No 3 th. 2020, maka akan tetap berlanjut melanggar angkutan batubara. \"Karena perusahaan tambang batubara itu pasti akan semaksimal mungkin, supaya batubara terangkut sehingga sering terjadinya patah as roda dan membuat jalan rusak,\" ungkapnya. Dhafi berharap, pihak perusahaan tambang batubara mampu bekerja sama dalam pengisian muatan untuk angkutan batubara sehingga tidak ada lagi yang melebihi tonase.KONTANCO.ID - JAKARTA. Kementerian ESDM telah mencabut pelarangan penjualan batubara ke luar negeri terhadap 139 perusahaan yang telah memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) hingga JAMBI - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Jambi mencatat sebanyak 152 Izin Usaha Pertambangan IUP mineral, logam dan batubara yang ada di Jambi. Ini terbanyak berada di kabupaten Sarolangun. Kabid Pertambangan, Mineral dan Batubara Novaizal Varia Utama mengatakan, dari 152 IUP tersebut, sebanyak 130 pertambangan melakukan tahap operasi produksi dan 22 tahap eksplorasi atau penjelajahan potensi kandungan mineral logam. "Dari 130 itu, yang melaksanakan kegiatan pertambangan hanya 81 saja," ujarnya. Dijelaskan Novaizal, sebagian besar pertambangan paling banyak berada di Sarolangun yakni 36 IUP. Kemudian di Bungo 30 IUP, Muaro Jambi 16 IUP, Batanghari 24 IUP, Tebo 30 IUP, Merangin 11 IUP, dan Tanjung Jabung Barat 5 IUP. "Dari itu semua tetap yang paling banyak melakukan kegiatan pertambangan adalah dari IUP Sarolangun," sampainya. Menurut dia, dibanding tahun-tahun sebelumnya, jumlah IUP pertambangan ini telah berkurang. Karena saat ini IUP batubara dan logam hanya diberikan dengan mekanisme lelang. "Dibandingkan 2014 lalu, yang mencapai 398 pertambangan, jumlahnya berkurang terus karena izinnya menggunakan lelang. Nah selagi Menteri tidak menetapkan lelang, maka tidak ada izin baru," tuturnya. Kendati demikian, Novaizal menyebut, pertambangan juga melakukan perpanjangan izin IUP yang telah ada. "Apabila izinnya mau berakhir, pihak pertambangan dapat melakukan perpanjangan di dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi melalui rekomendasi dinas ESDM dalam jangka waktu maksimal 10 tahun," terang Novaizal. Untuk 2019 sendiri, lanjutnya, dari 130 pertambangan yang melakukan tahap operasi produksi, baru ada tiga perusahaan tambang sudah menyelesaikan izin perpanjangannya. Novaizal menyampaikan, jika perpanjangan izin tersebut diberikan bervariasi, tergantung dengan data studi kelayakan seperti usia tambang itu sendiri, berapa hasil produksi dan masa berakhirnya. "Jadi ada yang 10 tahun hingga 20 tahun," katanya. Selain itu, Novaizal mengingatkan seluruh pertambangan untuk melaksanakan kewajibannya membayar penerimaan negara bukan pajak PNBP dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya sesuai peraturan. "Kami meminta pihak pertambangan tersebut melaporkan kegiatan operasi produksi dan program pemberdayaan masyarakat setiap tahunnya," tuturnya. .