MacamLingkungan Bisnis. Lingkungan bisnis ini teragi menjadi 4 yaitu : lingkungan ekonomi, teknologi, hukum-politik dan sosio-budaya. Berikut adalah penjelasan langsung dari ke-empat macam lingkungan bisnis yang telah saya sebutkan di atas : 1. Lingkungan Ekonomi. Lingkungan ekonomi berkaitan dengan kondisi ekonomi dalam suatu negara tempatBagaimana kehidupan politik dan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru? Simak penjelasan lengkapnya di artikel ini, yuk! — Kamu pastinya sudah nggak asing dong ketika mendengar kata Orde Baru’? Ya, Orde Baru adalah masa sebelum Reformasi dan masa sesudah Orde Lama. Sekedar informasi aja nih, jadi yang memberi nama orde lama itu adalah pemerintahan orde baru, padahal Bung Karno tidak suka dengan sebutan itu, Ia lebih suka disebut orde revolusi. Nah, pada artikel ini kita akan memelajari kehidupan politik dan ekonomi masa orde baru. Yuk simak biar pengetahuan kamu lebih banyak lagi. KEHIDUPAN POLITIK MASA ORDE BARU Kalau kita bicara soal orde baru, pasti yang paling teringat adalah nama Soeharto. Ya, orde baru dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun. Waktu yang tidak sebentar. Selama 32 tahun masa kepemimpinannya, banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap proses berjalannya Negara kita ini. Mulai dari kebijakan politik maupun kebijakan ekonomi. Kebijakan politik yang dikeluarkan terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Masing-masing kebijakan tentunya dikeluarkan berdasarkan kebutuhan Negara. Idealnya, kebijakan yang dikeluarkan adalah yang menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Nah, kita lihat nih beberapa kebijakan politik pada masa orde baru. Kebijakan Politik Dalam Negeri 1. Pelaksanaan pemilu 1971 Pemilu yang sudah diatur melalui SI MPR 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971 ini, berbeda dengan pemilu pada tahun 1955 orde revolusi atau orde lama. Pada pemilu ini para pejabat pemerintah hanya berpihak kepada salah satu peserta Pemilu yaitu Golkar. Dan kamu tahu? Golkar lah yang selalu memenangkan pemilu di tahun selanjutnya yaitu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, hingga 1997. 2. Penyederhanaan partai politik Penyederhanaan partai politik menjadi dua partai dan satu golongan karya yaitu 3. Dwifungsi ABRI Dwifungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai Fraksi ABRI, sehingga kedudukannya pada masa Orde Baru sangat dominan. 4. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila P-4 Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P-4 atau Ekaprasetya Pancakarsa, bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila, bahkan dilakukan penataran P4 untuk para pegawai negeri sipil. Baca Juga Kehidupan Politik dan Ekonomi Masa Reformasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia antara lain 1. Indonesia kembali menjadi anggota PBB Pada saat Indonesia keluar dari PBB tanggal 7 Agustus 1965, Indonesia terkucil dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Keadaan ini kemudian mendorong Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB berdasarkan hasil sidang DPRGR. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia resmi aktif kembali menjadi anggota PBB. 2. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok Pada tahun 1965, terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Untuk memulihkan hubungan diplomatik, dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura melalui pengakuan kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966. 3. Memperkuat Kerja Sama Regional dan Internasional Indonesia mulai memperkuat kerjasama baik regional dan internasional dengan melakukan beberapa upaya, yaitu KEHIDUPAN EKONOMI MASA ORDE BARU Pemerintahan orde baru memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama mereka dalam memberlakukan kebijakan ekonomi, yaitu Trilogi Pembangunan. Bukan tanpa dasar, Trilogi Pembangunan dibuat karena Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi pada awal tahun 1966, kurang lebih sebesar 650% setahun. Nah, beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada masa orde baru adalah 1. Rencana Pembangunan Lima Tahun Repelita Pada April 1969, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun Repelita yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi serta kebutuhan sandang dan pangan. Repelita ini akan dievaluasi selama lima tahun sekali. a. Repelita I 1 April 1969-31 Maret 1974 Sasaran utama yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pertumbuhan ekonomi berhasil naik 3 sampai 5,7% sedangkan tingkat inflasi menurun menjadi 47,8%. Namun, kebijakan pada masa Repelita I dianggap menguntungkan investor Jepang dan golongan orang-orang kaya saja. Hal ini memicu timbulnya peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari Malari. b. Repelita II 1 April 1974 – 31 Maret 1979 menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. c. Repelita III 1 April 1979-31 Maret 1984 Pelita III menekankan pada Trilogi Pembangunan dengan menekankan pada azas pemerataan, yaitu d. Repelita IV 1 April 1984 – 31 Maret 1989 menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. e. Repelita V 1 April 1989-31 Maret 1994 menitikberatkan pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. f. Repelita VI dimulai pada tahun 1994, pembangunan berfokus pada pada sektor ekonomi, industri, pertanian dan peningkatan sumber daya manusia. 2. Revolusi Hijau Revolusi Hijau pada dasarnya adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional peasant ke cara modern farmers. Untuk meningkatkan produksi pertanian umumnya dilakukan empat usaha pokok, yang terdiri dari a. Intensifikasi, yaitu penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pertanian untuk memanfaatkan lahan yang ada guna memperoleh hasil yang optimal; Perubahan ini dilakukan melalui program Panca Usaha Tani yang terdiri dari b. Ekstentifikasi, yaitu perluasan lahan pertanian untuk memperoleh hasil pertanian yang lebih optimal; c. Diversifikasi keanekaragaman usaha tani; d. Rehabilitasi pemulihan daya produktivitas sumber daya pertanian yang sudah kritis. Sekarang kamu sudah tahu kan seperti apa kehidupan politik dan ekonomi masa orde baru? Meskipun kamu tidak mengalaminya, setidaknya kamu sudah mengetahui beberapa hal penting yang terjadi pada masa orde baru. Nah terjadinya reformasi, itu karena pengaruh dari kebijakan-kebijakan yang tadi disebutkan Squad. Oleh karena itu, memelajari sejarah secara bertahap menjadi sangat penting. Karena antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Tentunya dengan belajar. Lalu bagaimana belajar yang mudah dan menyenangkan? Nah kalau pertanyaannya seperti ini, kamu bisa nih belajar dengan santai tapi sangat efektif, yaitu dengan menonton video belajar di ruangbelajar. Jadii, jangan lupa download aplikasinya ya. Sumber referensi Abdurakhman. Pradono, A. Sunarti, L. and Zuhdi, S. 2018 Sejarah Indonesia. 2. Jakarta, Pusat Kurikulum dan Perbukuan Artikel diperbaharui pada 30 Agustus 2022. Susilo Bambang Yudhoyono atau sering disebut SBY adalah Presiden RI ke-5 yang menjabat pada periode 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014. Selama menjabat menjadi presiden selama dua periode, SBY banyak menorehkan hasil gemilang selama menjabat baik dalam bidang politik, ekonomi, budaya dan lain-lain. Lalu apa saja torehan Pada masa demokrasi terpimpin kondisi ekonomi sangat memprihatinkan hingga muncul krisis ekonomi nasional. dalam memanfaatkan peluang tersebut PKI menyatakan sebagai partai pejuang bagi perbaikan nasib rakyat dengan jani2 seperti kenaikan gaji/upah, pembagian tanah, dsb. kondisi politik dan ekonomi yang semakin tegang berdampak pada sosial budaya masyarakat. PKI dan para pendukungnya yang semakin mendapat pengaruh sering mengancam dan melakukan tindak pidana kekerasan lainnya. Tindakan PKI ini akhirnya juga dibalas oleh para kelompok yang anti PKI sehingga masyarakat menjadi semakin resah karena seringkali terjaddi pertikaian fisik.........
Jelaskandengan singkat keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam. Question from @Indah071 - Sekolah Menengah Atas - Sejarah. Search. Articles Register ; Sign In . Indah071 @Indah071. January 2019 1 4 Report. Jelaskan dengan singkat keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam .
Keadaan sosial, ekonomi, budaya sebelum peristiwa G 30 S/PKI- Keadaan sosial di masyarakat banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur komunis- Kondisi ekonomi sangat parah- Ekonomi yang memprihatinkan membuat PKI mudah mempengaruhi dengan masukkan yang dimasukkan oleh PKI- PKI berhasil membentuk organisasi seperti Gerwani, Pemuda Rakyat, dan Lekra untuk menyusupkan sebagai kegiatan sosial dan budaya yang berbau komunis Pertanyaan baru di IPS Pernyataan yang tepat dari kurva penawaran tersebut ialah .... a. penjual akan sedikit menawarkan barang bila harga barang naik b. penjual akan banya … k menawarkan barang bila harga barang naik c. pembeli akan sedikit membeli barang bila harga barang turun d. pembeli akan banyak membeli barang bila harga barang naik Tabungan yang paling umum dan banyak dimiliki setiap orang. Seperti yang sudah kita bahas sedikit di atas, bahwa nasabah dari tabungan yang satu ini b … iasanya diberikan fasilitas buku tabungan, kartu debit dan layanan banking baik itu sms banking, mobile banking atau internet banking. Tabungan yang demikian disebut tabungan ... a. Berjangka b. Deposito C. Investasi d. Konvensional 9. Perhatikan data berikut!No. Mata Uang1. Langka2. Dapat diterima umum3. Mudah didapat4. Umumnya berupa logam5. Jumlah sedikit6. Sangat disukaiBerdas … arkan data, syarat suatu barang agar dapat berfungsi sebagai uang ditunjukkan nomor.... a. 1, 3, 4, 6 b. 1, 2, 5, 6 C. 1, 2, 3, 4 d. 1, 3, 4, 5 belanda dikenal dengan politik adu dombanya, bukti adu domba belanda adalah .... Apabila seseorang memiliki pekerjaan dan menerima gaji, Seseorang tersebut menghasilkan uang melalui penghasilan yang diperoleh. Itu sama saja seperti … menukar waktu dan tenaga dengan uang. Misalnya, ketika Anda bekerja sebagai karyawan sebagai perancang web, kasir toko kelontong, atau petugas kepolisian, Anda akan dibayar sejumlah uang yang telah ditentukan untuk melakukan pekerjaan dalam waktu tertentu. Pendapatan yang demikian disebut a. Penghasilan b. Porto folio c. Royalty d. Deviden
jelaskansecara singkat mengapa kondisi perekonomian dan pertumbuhan penduduk dapat mempengaruhi kesempatan kerja. SD jelaskan secara singkat mengapa kondisi perekonomian dan pertumbuhan penduduk dapat mempengaruhi
Soekarno 1945-1967 Pada masa presiden soekarno kebijakan prekeonomian dalam mengatasi permasalahan dari tahun ke tahun terus dilakukan untuk merubah perekonomian Indonesia sedikit demi sedikit ,Beberapa kebijakan yang diambil dibawah pemerintahan Soekarno diantaranya Nasionalisasi Bank Java menjadi Bank Indonesia Dalam menghadapi”watak kolonial”yang masih bercokol terutama di lapangan ekonomi, pemerintah berupaya mengambil langkah untuk menyelamatkan sektor yang dianggap strategis, terutama perbankan. Pada tahun 1953, dilakukan nasionalisasi terhadap Bank Java dan kemudian namanya berubah menjadi ”Bank Indonesia”. Serta membentuk dua Financial Bank yaitu Bank Industri Negara BIN yang akan membiayai proyek-proyek indutri; dan Bank Negara Indonesia BNI yang menyediakan foreign-exchange sekaligus membiayai kegiatan impor. Mengamankan Aset yang menyangkut harkat hidup orang banyak Langkah pemerintah berikutnya adalah mengamankan usaha-usaha yang menyangkut harkat hidup orang banyak, seperti balai gadai, beberapa wilayah pertanian yang penting, pos, telepon, listrik, pelabuhan, pertambangan batu bara dan rel kereta. Selanjutnya pemerintah membiayai perusahan negara melalui BIN di sektor produksi semen, tekstil, perakitan mobil, gelas, dan botol. Berusaha memutuskan kontrol Belanda dalam bidang perdagangan ekspor-impor Langkah terakhir pemerintah adalah berusaha memutuskan kontrol Belanda dalam bidang perdagangan ekspor-impor dengan mendirikan Pusat Perusahaan Perdagangan pada tahun 1948 untuk mengekspor produk pertanian Indonesia. Pemerintah juga mendirikan USINDO pada tahun 1956 untuk mengekspor industri manufaktur -yang dibiayai oleh BIN- dan mengimpor bahan mentah untuk keperluan industri mereka. kebijakan lainya yang ditujukan untuk memajukan perekonomian indonesia Hampir seluruh program ekonomi pemerintahan Soekarno kandas di tengah jalan. sistem ekonomi terpimpin menuntut seluruh unsur perekonomian Indonesia menjadi alat revolusi. Dalam ekonomi terpimpin, kegiatan perekonomian ditekankan pada konsepsi gotong royong dan kekeluargaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33 UUD 1945. Dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan ekonomi pada masa terpimpin juga dilandaskan atas strategi dasar ekonomi Indonesia yang diamanatkan dalam Deklarasi Ekonomi DEKON oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret 1963 Soeharto 1967-1998 MASA kekuasaan Soeharto adalah yang terpanjang dibandingkan presiden lain Indonesia hingga saat ini. Pasang surut perekonomian Indonesia juga paling dirasakan pada eranya. ia menjadi presiden di saat perekonomian Indonesia tak dalam kondisi baik. Pada 1967, ia mengeluarkan Undang-undang UU Nomor 1 Tahun 1967, tentang Penanaman Modal Asing. UU ini membuka lebar pintu bagi investor asing untuk menanam modal di Indonesia. Tahun berikutnya, Soeharto membuat Rencana Pembangunan Lima Tahun Repelitayang mendorong swasembada. Program ini mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga tembus 10,92 persen pada 1970. Kejikana repelita tersebut selama kepemimpinana soeharto ada sebanyak 6 Repelita I –VI Pembangunan Ekonomi dari Repelita I hingga Repelita VI Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dua Puluh Lima Tahun Pertama bukanlah merupakan rencana pembangunan yang muluk-muluk. Rencana Pembangunan tersebut merupakan rencana yang didasarkan kepada situasi objektif dan bisa diwujudkan. Secara singkat arah dari rencana pembangunan ekonomi tadi, dapat dijelaskan sebagai berikut Repelita I tahun 1969/70-1973/74 pembangunan difokuskan pada stabilitas ekonomi dengan melakukan pengendalian inflasi dan penyediaan kebutuhan pangan dan sandang dalam jumlah yang cukup. Repelita II Tahun 1974/75-1978/79 difokuskan kepada peningkatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui upaya peningkatan ketersediaan lapangan kerja. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu prioritas utamanya, guna mendorong terciptanya lapangan kerja. RepelitaIII tahun 1970/80-1983/84 diletakkan kepada swasembada pangan, peningkatan ekspor nonmigas dan pengupayaan terjadinya pemerataan hasil-hasil pembangunan. Pada Repelita III ini dilakukan berbagai upaya untuk memperlancar proses transisi ekonomi, dari sektor pertanian ke industri. Repelita IV tahun 1984/85-1988/89 ditujukan kepada upaya peningkatan kemampuan ekonomi dalam negeri dengan mengurangi ketergantungan pada sektor migas dan mendorong ekspor nonmigas. Hal ini juga merupakan reaksi atas memburuknya perekonomian dunia dan neraca pembayaran Indonesia pada Repelita III. Disamping itu, diupayakan juga peningkatakan industri manufaktur dengan tetap memperhatikan peningkatan kesempatan kerja. Dalam periode ini dilakukan perbaikan di sektor riil maupun moneter, melalui berbagai kebijakan seperti melakukan evaluasi untuk mendorong ekspor, deregulasi perbankan untuk memobilisasi dana masyarakat melalui tabungan domestik, deregulasi sektor riil untuk mengurangi hambatan tarif dan memacu infestasi. Repelita V tahun 1989/90-1993/94 tidak jauh berbeda dengan fokus Repelita IV, yakni mengupayakan peningkatan kemampuan dalam negeri. Pemerintah juga berupaya meningkatkan kemampuan berusaha bagi seluruh warga dengan menghilangkan berbagai kendala yang dapat menghambat keikut sertaan masyarakat dalam pembangunan. Deregulasi sektor riil dan sektor moneter terus dilakukan untuk mendorong tercapainya perekonomian yang lebih efisien. Repelita VI tahun 1994/95-1998/99 ditujukan kepada pemantapan dan penataan industri nasional, peningkatan diversifikasi usaha dan hasil pertanian serta peningkatan ekstensifikasi dan intesifikasi pertanian yang didukung oleh industri pertanian. Peningkatan dan pemantapan koperasi, peningkatan peran pasar dalam negeri serta perluasan pasar luar negeri. Disamping itu dilakukan pula peningkatan pemerataan yang meliputi peningkatan kegiatan ekonomi rakyat, kesempatan usaha, lapangan kerja serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rakyat. Yaitu merupakan Repelita yang memperkuat landasan sebelum tinggal landas. Hasil Pelaksanaan Pembangunan dari Repelita I sampai Repelita VI Dengan segala kelemahan dan kekurangan yang baru dapat diketahui secara retrospektif, dapat dikatakan bahwa secara umum pembangunan nasional yang dilakukan dari 1969 hingga 1998 hasilnya sangat mengagumkan. Dengan ukuran apa pun dan oleh pengritik yang paling tajam sekalipun harus diakui bahwa pembangunan nasional berhasil dilaksanakan dengan baik. Produksi pangan, khususnyaa beras, yang merupakan bahan pokok makanan rakyat terus meningkat dari tahun ke tahun. Swasembada beras dicapai pada 1984 dan pada November 1984, Indonesia menerima penghargaan dari FOA, sebagai Negara yang berhasil meningkatkan produksi beras dan mencapai swasembada, dari Negara yang sebelumnya pernah menjadi importir beras yang terbesar di dunia. Sektoir industri juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Bahkan peran industri berat telah mulai meningkat. Apabila pada 1975 peranan industri ringan dan industri berat masing-masing sebesar 20,6 persen dan 10 persen, maka pada 1980 peranan industri ringan menurun dan industri berat meningkat, masing-masing mejadi 18,6 persen dan 37,3 persen Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan “Gerakan Reformasi” Faktor Pendorong Terjadinya & Politik – Ekonomi – Sosial – Hukum Reformasi Indonesia Reformasi merupakan perubahan yang radikal dan menyeluruh untuk perbaikan. Perubahan yang mendasar atas paradigma baru atau kerangka berpikir baru yang dijiwai oleh suatu pandangan keterbukaan dan transparansi merupakan tuntutan dalam era reformasi. Reformasi menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional dalam berbagai bidang kehidupan. Ketika terjadi krisis ekonomi, politik, hukum dan krisis kepercayan, maka seluruh rakyat mendukung adanya reformasi dan menghendaki adanya pergantian pemimpin yang diharapkan dapat membawa perubahan Indonesia di segala bidang ke arah yang lebih baik. Ketika terjadi krisis ekonomi, politik, hukum dan krisis kepercayaan, maka seluruh rakyat mendukung adanya reformasi dan menghendaki adanya pergantian pemimpin yang diharapkan dapat membawa perubahan Indonesia di segala bidang ke arah yang lebih baik. Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan Pengertian Reformasi – Agraria, Tujuan, Syarat, Munculnya, Dampak, Hasil, Pancasila, 1998 Kebijakan Ketenagakerjaan sebelum Reformasi Pembangunan ketenagakerjaan merupakan suatu upaya yang bersifat menyeluruh di semua sektor dan daerah yang ditunjukan dengan adanya perluasan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan kerja, peningkatan mutu dan kemampuan, serta memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja. Usaha untuk menciptakan kesempatan kerja guna mengurangi pengangguran dan sekaligus menampung pertambahan tenaga kerja merupakan bagian kesatuan dari seluruh kebijakan dan program-program pembangunan ekonomi dan sosial, mempertimbangkan sepenuhnya tujuan-tujuan perluasan kesempatan kerja serta kegiatan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja. Pada dasarnya, landasan hukum mengenai ketenagakerjaan dan perburuhan yang utama tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 yang menyebutkan bahwa hak setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Meskipun demikian, kekuasaan politik dan stabilitas ekonomi dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan mengenai ketenagakerjaan di Indonesia, yang menimbulkan solusi dan persoalan tersendiri dalam dinamika kehidupan tenaga kerja di Indonesia. Pada periode sebelum reformasi, gerakan buruh memiliki andil yang besar dalam pengaturan kebijakan ketenagakerjaan, ditandai dengan banyaknya aksi mogok kerja dan penutupan lock out demi menuntut pengupahan yang layak dan kesejahteraan buruh. Kebjakan Ketenagakerjaan Pasca Merdeka Orde Lama Pada era orde lama, kebijakan ketenagakerjaan orde lama cenderung memberikan jaminan sosial dan perlindungan kepada buruh. Sumbangan gerakan buruh dalam keberhasilan mempertahankan kemerdekaan pada masa revolusi fisik 1945-1949, menempatkan posisi kaum buruh berada posisi yang strategis dalam bentuk campur tangan dalam pembentukan kebijakan dan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Dengan adanya campur tangan kaum buruh dalam pembentukan kebijakan ketenagakerjaan, maka peraturan yang terbentuk cenderung progresif dan melindungi hak-hak kaum buruh. Selain itu, dengan keikutsertaan Indonesia menjadi anggota ILO International Labor Organization pada tanggal 12 Juli 1950, secara otomatis membuat pemerintah harus mengikuti dan meratifikasi beberapa konvensi ILO, seperti yang tercantum dalam UU No. 49 Tahun 1954 dan UU No. 8 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi ILO No. 89 Tahun 1949 mengenai berlakunya Dasar-Dasar Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama, serta UU No. 80 tahun 1987 tentang Persetujuan Konvensi ILO No. 100 Tahun 1951 mengenai pengupahan bagi buruh laki-laki dan wanita yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Adanya kebijakan ketenagakerjaan yang progresif dan mendukung perlindungan kaum buruh ini, bukan berarti hubungan buruh dengan perusahaan majikan dan pemerintah berjalan harmonis. Beberapa kali serikat/perkumpulan buruh yang tergabung dalam SOBSI Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia harus mengkoordinir terselenggaranya aksi mogok kerja, agar tuntutan mereka dipenuhi oleh pemerintah, yang masih belum mampu melaksanakan kebijakan pro-buruh yang telah dibuat. Pada umumnya tuntutan buruh dalam tahun 1950-an adalah mengenai kenaikan upah dan tujangan-tunjangan, perbaikan syarat-syarat kerja, jaminan sosial, dan gratifikasi, pembatalan pemutusan hubungan kerja PHK, pelaksanaan peraturan-peraturan pemerintahan yang telah dibuat, pengakuan serikat buruh, serta pelaksanaan perjanjian-perjanjian perburuhan. Adapun sejumlah kebijakan mengenai ketenagakerjaan yang ditetapkan dalam periode ini terangkum dalam Tabel 1 berikut. Diantaranya dengan terbentuknya UU No. 12 Tahun 1948 tentang Kerja, UU No. 33 Thun 1947 tentang Kecelakaan Kerja, dan UU No. 23 1948 Tentang Pengawasan Perburuhan Tabel 1. Kebijakan Ketenagakerjaan pada masa orde lama No. Kebijakan Ketenagakerjaan Penjelasan 1 UU No. 12 Tahun 1948 tentang Kerja 2 UU No. 33 Tahun 1947 tentang Kecelakaan Kerja 3 UU No. 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan 4. UU No. 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan 5 UU No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 6. UU No. 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional ILO No 89 mengenai Dasar-Dasar dari Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama 7 UU No. 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional ILO No. 100 mengenai Penghapusan Diskriminasi Upah bagi Buruh Pria dan Wanita Demi mengantisipasi aksi-aksi pemogokan menuntut perbaikan upah, Pemerintah dibawah Perdana Menteri Moch. Natsir mengambil tindakan represif yaitu dengan cara melarang pemogokan di perusahaan-perusahaan tertentu. Hal ini tercantum dalam Peraturan Kekuasaan Militer Pusat Tahun 1951 tentang Peraturan Kekuasaan Pertikaian Perburuhan yang ditetapkan pemerintah pada waktu itu, dengan dasar pertimbangan untuk mencegah terjadinya pemogokan pekerja yang dinilai dapat menghambat pertumbuhan ekonomi terutama bila terjadi pada perusahaan vital. Meskipun demikian, adanya larangan untuk melaksanakan aksi mogok tidak serta merta diikuti dengan pelaksanaanya. Sejumlah aksi pemogokan tetap dilaksanakan untuk menuntut perbaikan upah buruh dan pencabutan larangan mogok, puncak aksi mogok terjadi pada tanggal 13 Februari 1951 di mana terdapat sedikitnya buruh yang melakukan mogok di berbagai daerah di Indonesia. Desakan kaum buruh memaksa pemerintah untuk tidak lagi melarang pemogokan di perusahaan vital, ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, dimana Pemerintah menentukan bahwa hak mogok dapat dilaksanakan setelah mendapat surat izin dari P4 Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Adanya ketidakjelasan dalam kewenangan P4, tuntutan kaum buruh yang belum terpenuhi,serta campur tangan Organisasi Perburuhan Indonesia mendesak pemerintah untuk menyusun undang-undang baru, diantaranya dengan menghasilkan UU No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, dimana serikat buruh diberikan kesempatan untuk ikut campur dalam penyelesaian kasus perburuhan,dan larangan mengenai aksi mogok dicabut. Pada akhir tahun 1950-an, arah kebijakan politik di Indonesia berganti seiring dengan dimulainya masa demokrasi terpimpin, yang diawali dengan berlakunya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Arah politik nasional saat itu sangat berpengaruh pada kegiatan serikat buruh yang lebih bersifat umum, bukan untuk mengusahakan kepentingan buruh secara spesifik. Pada masa ini kondisi ketenagakerjaan dapat dikatakan kurang diuntungkan dengan sistem yang ada. Buruh dikendalikan oleh militer, antara lain dengan dibentuknya Dewan Perusahaan di perusahaan-perusaaan yang diambi alih dari Belanda dalam rangka program nasionalisasi, untuk mencegahh pengambil-alihan perusahaan Belanda oleh buruh. Pada 1960 pemerintah menganjurkan dibentuknya Organisasi Persatuan Pekerja Indonesia OPPI sebagai wadah unuk mempersatukan seluruh serikat pekerja yang ada. Sebagian besar serikat pekerja menyambut baik dan setuju, tetapi usaha tu akhirnya ditentang oleh SOBSI Serikat Organisasi Buruh seluruh Indonesia. Pada awal 1960-an, kondisi politik yang berubah pun membawa perbedaan dalam penanganan ketenagakerjaan. Meski kepemipinan nasional masih di tangan Presiden Soekarno, namun semangat peraturan tenaga kerja mulai berubah. Di era ini peraturan dibuat untuk membatasi gerak politis dan ekonomis buruh, seperti Larangan mogok kerja yang diatur dalam Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 4 Tahuan 1960 tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau Penutupan lock oute di Perusaaan-Perusahaan, Jawatan-Jawatan dan Badan-Badan Vital Pembentukan Dewan Perusahaan untuk Mencegah dikuasainya Perusahaan-Perusahaan eks belanda oleh Pekerja Instruksi Deputi Penguasaan Perang Tertinggi No. I/D/Peperti/1960 yang memuat daftar 23 perusahaan yang dinyatakan vital sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Penguaa Perang Tertinggi No. 4 Tahun 1960, dan Undang-Undang No. 7 PRP/1963 tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau Penutupan lock out di Perusaaan-Perusahaan, Jawatan-Jawatan dan Badan-Badan Vital. Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan √ Demokrasi Langsung Dan Tidak Langsung Kondisi Ekonomi Dan Politik Sebelum Reformasi Perkembangan Politik Pasca Pemilu 1997 Di tengah-tengah perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara terjadilah ganjalan dalam kehidupan berpolitik menjelang Pemilu 1997 disebabkan adanya peristiwa 27 Juli 1996, yaitu adanya kerusuhan dan perusakan gedung DPP PDI yang membawa korban jiwa dan harta. Tekanan pemerintah Orba terhadap oposisi sangat besar dengan adanya tiga kekuatan politik yakni PPP, GOLKAR, PDI, dan dilarang mendirikan partai politik lain. Hal ini berkaitan dengan diberlakukan paket UU Politik, yaitu UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilu, UU No. 2 Tahun 1985 tentang susunan dan kedudukan anggota MPR, DPR, DPRD yang kemudian disempurnakan menjadi UU No 5 Tahun 1995, UU No. 3 tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pertikaian sosial dan kekerasan politik terus berlangsung dalam masyarakat sepanjang tahun 1996, kerusuhan meletus di Situbondo, Jawa Timur Oktober 1996. Kerusuhan serupa terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat Desember 1996, kemudian di berbagai daerah di Indonesia. Pemilu 1997, dengan hasil Golkar sebagai pemenang mutlak. Hal ini berarti dukungan mutlak kepada Soeharto makin besar untuk menjadi presiden lagi di Indonesia dalam sidang MPR 1998. Pencalonan kembali Soeharto menjadi presiden tidak dapat dipisahkan dengan komposisi anggota DPR/MPR yang mengandung nepotisme yang tinggi bahkan hampir semua putra-putrinya tampil dalam lembaga negara ini. Terpilihnya kembali Soeharto menjadi Presiden RI dan kemudian membentuk Kabinet Pembangunan VII yang penuh dengan ciri nepotisme dan kolusi. Mahasiswa dan golongan intelektual mengadakan protes terhadap pelaksanaan pemerintahan ini. Di samping hal tersebut di atas sejak 1997 Indonesia terkena imbas krisis moneter di Asia Tenggara. Sistem ekonomi Indonesia yang lemah tidak mampu mengatasi krisis, bahkan kurs rupiah pada 1 Agustus 1997 dari Rp menjadi Rp per dolar Amerika. Ketika nilai tukar makin memburuk, krisis lain menyusul yakni pada akhir tahun 1997 pemerintah melikuidasi 16 bank. Kemudian disusul membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional BPPN yang bertugas mengawasi 40 bank bermasalah. Kepercayaan dunia terhadap kepemimpinan Soeharto makin menurun. Pada April 1998, 7 bank dibekukan operasinya dan nilai rupiah terus melemah sampai perdolar. Hal ini menyebabkan terjadinya aksi mahasiswa di berbagai kota di seluruh Indonesia. Keadaan makin kacau ketika pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan. Tanggal 4 Mei 1998 aksi anti Soeharto makin meluas, bahkan pada tanggal 12 Mei 1998 aksi mahasiswa Trisakti berubah menjadi bentrokan fisik yang membawa 4 korban meninggal yakni Elang Mulia, Hari Hartanto, Hendriawan, dan Hafiadin Royan. Kondisi ini menjadi sangat parah dengan diadakan nya demo besar-besaran ke Gedung MPR senayan jakarta. Perkembangan Politik Setelah 21 Mei 1998 Sebab terjadi Reformasi Sejak terjadi 13 Mei 1998 rakyat meminta agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Tanggal 14 Mei 1998 terjadi kerusuhan di Jakarta dan di Surakarta. Tanggal 15 Mei 1998 Presiden Soeharto pulang dari mengikuti KTT G-15 di Kairo, Mesir. Tanggal 18 Mei para mahasiswa menduduki gedung MPR/DPR dan pada saat itu ketua DPR/MPR mengeluarkan pernyataan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Hal ini jelas berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah yang merosot sampai per dollar. Dari realita di atasm akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaan kepada Habibie, yang membuka peluang suksesi kepemimpinan nasional kepada Habibie. Tujuan Reformasi adalah terciptanya kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial, yang lebih baik, dari masa sebelumnya. Tujuan Reformasi Reformasi politik bertujuan tercapainya demokratisasi Reformasi ekonomi bertujuan meningkatkan tercapainya masyarakat Reformasi hukum bertujuan tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia Reformasi sosial bertujuan terwujudnya integrasi bangsa Indonesia Faktor Pendorong Terjadinya Reformasi Faktor politik, meliputi hal-hal berikut. a. Adanya KKN Korupsi, Kolusi, Nepotisme dalam kehidupan pemerintahan b. Kekuasaan Orba di bawah Soeharto otoriter tertutup Faktor ekonomi, meliputi hal-hal berikut a. Adanya krisis mata uang rupiah b. Naiknya harga barang-barang kebutuhan masyarakat Faktor sosial masyarakat adanya kerusuhan tanggal 13 dan 14 1998 yang melumpuhkan perekonomian rakyat. Faktor hukum belum adanya keadilan dalam perlakuan hukum yang sama di antara warga negara. Jatuh Bangunnya Pemeritahan RI Setelah 21 Mei 1998 Pemilihan umum dilaksanakan pada 7 Juni 1999. Sidang Umum MPR pada tanggal 19 Oktober 1999 menolak laporan pertanggungjawaban Presiden Habibie yang disampaikan pada tanggal 16 Oktober 1999. Faktor penting yang menyebabkan ditolaknya laporan pertanggungjawaban Presiden Habibie adalah patut diduga bahwa presiden menguraikan indikator pertumbuhan ekonomi yang tidak akurat dan manipulative. Sidang Umum MPR juga berhasil mengambil keputusan memilih dan menetapkan Abdurrahman Wahid Gus Dur sebagai Presiden RI masa bakti 1999-2004. Presiden Abdurrahman Wahid dalam menjalankan pemerintahannya didampingi Wapres Megawati Sukarnoputri. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid secara umum belum mampu melepaskan bangsa Indonesia keluar dari krisis yang dialaminya. Fakta yang ada justru menunjukkan makin banyak terjadi pengangguran, naiknya harga-harga, dan bertambahnya jumlah penduduk yang berada di garis kemiskinan. Puncak pertentangan itu muncul dalam masalah yang dikenal sebagai Bruneigate dan Buloggate. Kasus Buloggate menyebabkan lembaga DPR mengeluarkan teguran keras kepada presiden dalam bentuk momerandul I sampai II. Intinya agar presiden kembali bekerja sesuai GBHN yang telah diamanatkan. Presiden direncanakan akan memberikan laporan pertanggungjawaban pada tanggal 23 Juli 2003. Namun, presiden menolak rencana tersebut dan menyatakan Sidang Istimewa MPR tidak sah dan illegal. Oleh karena itu, presiden segera bertindak meskipun tidak mendapat dukungan penuh dari kabinetnya untuk mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 23 juli 2001 pukul WIB dini hari. Dekret Presiden 23 Juli 2001 pada intiny berisi hal sebagai berikut. Membekukan MPR dan DPR RI. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan-badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu satu tahun. Menyelematkan gerakan reformasi total dan hambatan unsur-unsur orde baru dengan membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung. Fraksi-fraksi MPR yang pada akhirnya setuju memberhentikan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI. Keputusan menetapkan Megawati Sukarnoputri sebagai presiden dituangkan dalam Tap. MPR No. III/MPR/2001. Hamzah Haz terpilih menjadi Wakil Presiden RI. Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan Pancasila Sebagai Dasar Negara Situasi Perkembangan Politik Dan Ekonomi Ditengah-tengah perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara terjadilah ganjalan dalam kehidupan berpolitik menjelang pemilu 1997 disebabkan adanya peristiwa 27 Juli 1996, yaitu adanya kerusuhan dan perusakan gedung DPP PDI yang membawa korban Jiwa dan harta. Tekanan pemerintah orba terhadap oposisi sangat besar dengan adanya tiga kekuatan politik yaitu PPP, GOLKAR, PDI dan dilarang mendirikan partai politik yang lain. Hal ini yang berkaitan dengan diberlakukannya paket UU Politik yaitu UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilu. UU No. 2 Tahun 1985 tentang susunan dan kedudukan anggota MPR, DPR, DPRD yang kemudian disempurnakan menjadi UU No 5 Tahun 1995. UU No. 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dengan terjadinya pertikaian dan kekerasan politik terus berlangsung dalam masyarakat sepanjang tahun 1996, kerusuhan meletus di Situbondo, Jawa Timur Oktober 1996. Kerusuhan serupa terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat Desember 1996 yang kemudian di berbagai daerah di Indonesia. Pemilu 1997 dengan hasil Golkar sebagai pemenang mutlak. Hal ini berarti dukungan mutlak kepada Soeharto makin besar untuk menjadi presiden lagi di Indonesia dalam sidang MPR 1998. Dengan pencalonan kembali Soeharto menjadi presiden tidak dapat dipisahkan dengan komposisi anggota DPR / MPR yang mengandung nepotisme yang tinggi bahkan hampir semua putra-putrinya tampil dalam lembaga negara ini. Dengan terpilihnya kembali Soeharto menjadi Presiden RI dan kemudian membentuk Kabinet Pembangunan VII yang penuh dengan ciri nepotisme dan kolusi. Mahasiswa dan golongan intelektual mengadakan protes terhadap pelaksanaan pemerintah ini. Disamping hal itu sejak tahun 1997 Indonesia terkena imbas krisis moneter di Asia Tenggara. Sistem ekonomi Indonesia yang lemah tidak mampu mengatasi krisis, bahkan kurs rupiah pada tanggal 1 Agustus 1997 dari Rp menjadi Rp per dolar Amerika. Ketika nilai tukar makin memburuk krisis lain menyusul yakni pada akhir tahun 1997 pemerintah melikuidasi 16 Bank, yang kemudian disusul membentuk badan penyehatan perbankan nasional BPPN yang bertugas mengawasi 40 Bank bermasalah. Dengan begitu kepercayaan dunia terhadap kepemimpinan Soeharto pun makin menurun. Pada April 1998, 7 Bank dibekukan operasinya dan nilai rupiah terus melemah hingga mencapi Rp per dolar. Hal ini yang menyebabkan terjadinya aksi para mahasiswa diberbagai daerah diseluruh Indonesia. Dengan demikian keadaan makin kacau ketika pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan. Pada tanggal 4 Mei 1998 aksi anti Soeharto pun makin meluas bahkan pada tanggal 12 Mei 1998 aksi mahasiswa Trisakti berubah menjadi bentrokan fisik yang membawa 4 korban meninggal yakni Elang Mulia, Hari Hartanto, Hendriawan dan Hafiadin Royan. Dengan demikian kondisi ini pun menjadi sangat parah dengan diadakannya demo besar-besaran ke Gedung MPR di senayan Jakarta. Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan Kondisi Ekonomi dan Politik Sebelum Reformasi Dampak Sosial Ekonomi di Daerah Sejak Reformasi Beberapa konflik sosial yang terjadi era reformasi berlangsung di beberapa wilayah, antara lain sebagai berikut Kalimantan Barat Konflik sosial yang terjadi di Kalimantan Barat melibatkan etnik Melayu, Dayak, dan Madura. Kejadian bermula dari tertangkapnya seorang pencuri di Desa Parisetia, Kecamatan Jawai, Sambas, Kalimantan Barat yang kemudian dihakimi hingga tewas pada tanggal 19 Januari 1999. Kalimantan Tengah Pada tanggal 18 Februari 2001 pecah konflik antara etnis Madura dan Dayak. Konflik itu diawali dengan terjadinya pertikaian perorangan antaretnis di Kalimantan Tengah. Sampai sekarang pun pengungsi Sampit masih menjadi masalah pemerintah. Sulawesi Tengah Konflik sosial di Sulawesi Tengah tepatnya di daerah Poso berkembang menjadi konflik antaragama. Kejadian dipicu oleh perkelahian antara Roy Luntu Bisalembah Kristen yang kebetulan sedang mabuk dengan Ahamd Ridwan Islam di dekat Masjid Darussalam pada tanggal 26 Desember 1998. Ampi pelaku kekerasan. Masyarakat sudah muak berbagai kasus besar melibatkan pejabat negara dan oknum militer tidak tertangani sampai tuntas meskipun mereka dinyatakan bersalah. Sedangkan masalah ekonomi, selama masa tiga bulan kekuasaan pemerintah Habibie, ekonomi Indonesia belum mengalami perubahan yang berarti. Sungguhpun begitu, pemerintah tetap berusaha memuluhkan keadaan ekonomi Indonesia. Segala cara telah dilakukan agar rakyat segera terlepas dari krisis ini. Partisipasi dari setiap warga negara sangat diharapkan untuk dapat segera memulihkan keadaan mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai Pembukaan UUD 1945. Mungkin Dibawah Ini yang Kamu Cari
- Λ ип
- Иμудቨδըኼሻр онጳро ፓиձωւօ
- Вачዞሞа ሀиና
- Аየετըфաмаռ χωդዓβуд
- Оቦа иηիхаቄաкυ
A. Kondisi politikPada masa itu, kondisi politik di Indonesia sangat panas. Karena terjadi ketegangan sosial politik yang sangat mencolok. Selain itu adanya rasa saling curiga antarpartai politik. Kecurigaan tersebut juga merasuki kalangan ABRI dengan partai politik dan Presiden. Mereka saling berlomba untuk mendapatkan pengaruh dan dominasi di Kondisi ekonomiKondisi ekonomi tidak jauh dengan kondisi politik di Indonesia pada saat itu. Pada saat itu terjadi krisis ekonomi nasional yang hebat. Dengan lahirnya Nasakom, membuat PKI semakin berpengaruh dalam sendi kehidupan. Atas pengaruh PKI, banyak terjadi aksi demonstrasi untuk menaikkan gaji buruh, pembagian tanah, dan sebagainya. PKI semakin berkuasa setelah memperoleh banyak dukungan dari para petani, buruh kecil atau pegawai rendah sipil maupun militer, seniman, wartawan, guru, mahasiswa, dosen, intelektual, dan para perwira ABRI. Hal ini membuat pemerintahan dalam keadaan yang Kondisi sosial budayaKondisi politik dan ekonomi yang semakin tegang berdampak pada sosial budaya masyarakat. PKI dan para pendukungnya yang semakin mendapat pengaruh sering mengancam dan melakukan tindak kekerasan lainnya. Hal ini seperti yang dialami oleh para pemuda yang tergabung dalam organisasi Pelajar Islam Indonesia PII. Ketika sedang melakukan pelatihan di Kanigoro Kediri Jawa Timur pada bulan Januari 1965, para pendukung PKI menyerbu peserta pelatihan. Tindakan serupa juga dilakukan terhadap umat Hindu di Bali yang sedang melakukan ibadah. Tindakan PKI ini akhirnya juga dibalas oleh para kelompok yang anti PKI sehingga masyarakat menjadi semakin resah karena seringkali terjadi pertikaian fisik.
DiksonSilitonga : “Aspek-Aspek Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya..” 65 menegangkan.5 Artinya, pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran terhadap manusia secara terus menerus, agar manusia itu menjadi pribadi kamil (sempurna) lahir dan batin. Pendapat di atas sesuai dengan Pasal 1 bab 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
- Orde Baru berlangsung dari 1966-1998 di bawah kekuasaan Presiden Soeharto. Meskipun Indonesia mengalami pembangunan pesat selama Orde Baru, tetap ada sejumlah masalah perekonomian yang dihadapi bangsa. Ada masalah inflasi, utang luar negeri, dan ketimpangan. Puncaknya yakni krisis moneter di tahun 1998 yang mengakhiri 32 tahun kekuasaan juga Kabinet Ali Sastroamijoyo I Susunan, Program Kerja, dan Pergantian Masalah Kebijakan ekonomi Orde Baru diarahkan pada pembangunan di segala bidang. Namun, pada pelaksanaannya tidak sesuai aturan sehingga berdampak pada kesenjangan ekonomi yang besar di ini disebabkan oleh kebijakan ekonomi serta pembangunan yang dilakukan pemerintah sudah baik, tetapi tidak bersifat merata, sehingga muncul kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin. Di awal pemerintahan Soeharto menjabat, ia dihadapkan oleh masalah yang cukup sulit di bidang ekonomi, yaitu Hiperinflasi hingga 650 persen Utang luar negeri Melonjaknya harga kebutuhan pokok Kerusakan sarana dan prasarana Rendahnya pendapatan per kapita penduduk Indonesia, hanya mencapai 70 dollar AS. Baca juga Kabinet Wilopo Latar Belakang, Susunan, dan Program Kerja Program atau Kebijakan Untuk mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru, pemerintah pun mengeluarkan beberapa kebijakan atau program untuk menanggulanginya, yaitu Program Jangka Pendek Program ini dibuat berdasarkan dari Tap. MPRS No. XXII/MPRS/1966 dengan dua cara Stabilitas- Σиሪθնዑբоኦ псиጃሏш
- Гոχ щαրፑгу
- Ωфօրеτиве еμеցուнθ иփаዦеςу
- Бяту епафифο
jelaskan secara singkat kondisi politik ekonomi maupun sosial budaya menjelang
